Qanun

MENAFSIRKAN KEADILAN DALAM FILSAFAT HUKUM: STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN IBNU RUSYD DAN JOHN LOCKE

Imam Ghozali, Lukmanul Hakim — Sen, 30 Jun 2025 00:00:00 +0700

Penelitian ini membahas keadilan dalam konteks filsafat hukum melalui studi komparatif terhadap dua tokoh besar dari tradisi Timur dan Barat, yakni Ibnu Rusyd dan John Locke dengan fokus pembahasan eksistensi Hukum dan Keadilan. Pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dan analisis filosofis-komparatif. Ibnu Rusyd memandang hukum sebagai sarana mencapai keadilan substantif melalui integrasi wahyu dan akal, serta menolak pemahaman hukum secara tekstual yang tidak mempertimbangkan maqashid al-shariah. Sementara itu, Locke membangun dasar hukum dari kontrak sosial dan hukum alam yang berlandaskan pada hak kodrati manusia seperti hidup, kebebasan, dan kepemilikan, serta menekankan bahwa hukum sah apabila lahir dari persetujuan rakyat. Analisis menunjukkan bahwa keduanya sama-sama menjadikan akal sebagai alat evaluasi hukum dan menolak kekuasaan absolut, meskipun berbeda dalam sumber legitimasi hukum: Ibnu Rusyd berpijak pada wahyu dan akal, sedangkan Locke pada rasionalitas sekuler. Temuan ini menegaskan bahwa pemikiran hukum dan keadilan yang integratif, rasional, dan kontekstual dapat menjadi fondasi penting dalam pembangunan sistem hukum modern yang adil dan inklusif, baik dalam masyarakat Islam maupun negara-negara demokratis.

KEDAULATAN RAKYAT DALAM PERGULATAN KONSEP ISLAM DAN BARAT: ANALISIS PEMIKIRAN AL-MAWARDI DAN JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Moh Roiis Edy Siswanto, Irsyadul Aufa — Sen, 30 Jun 2025 00:00:00 +0700

Penelitian ini membahas perbandingan pemikiran Al-Mawardi dan Jean-Jacques Rousseau tentang kedaulatan rakyat dalam pergulatan konsep Islam dan Barat, dengan fokus penelitian pada ambiguitas kedaulatan rakyat dari kedua pandangan tokoh tersebut. untuk melihat bagaimana konsep tersebut dipahami dalam konteks Islam klasik dan filsafat Barat modern. Al-Mawardi, melalui karya Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, menegaskan bahwa kedaulatan bersumber dari syariat Islam, bukan dari rakyat secara langsung. Peran rakyat dibatasi dan dijalankan melalui kelompok elite (ahl al-halli wa al-‘aqdi) yang bertugas memilih pemimpin. Sementara itu, Rousseau dalam Du Contrat Social menekankan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi, dan kehendak umum (volonté générale) menjadi dasar sahnya kekuasaan.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif dengan metode studi pustaka, untuk menggali perbedaan dan persamaan keduanya serta relevansinya terhadap realitas politik Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik kedaulatan di Indonesia mencerminkan kombinasi dari kedua pandangan tersebut: demokrasi modern dengan partisipasi rakyat melalui pemilu, sekaligus pengaruh nilai religius dalam kebijakan publik. Hal ini menunjukkan adanya ambiguitas dalam penerapan kedaulatan rakyat di Indonesia.Dari situ konsep kedaulatan rakyat di Indonesia bersifat hibrid tidak sepenuhnya sekuler seperti pandangan Rousseau, dan tidak pula sepenuhnya teokratis sebagaimana konsep Al-Mawardi. Oleh karena itu, dibutuhkan perumusan ulang konsep kedaulatan rakyat yang mampu menyeimbangkan prinsip demokrasi dan nilai moral religius, agar sistem pemerintahan dapat berjalan adil, kontekstual, dan mencerminkan jati diri bangsa.

FORMULASI AGAMA DAN NEGARA DALAM WACANA POLITIK: TELAAH KRITIS GAGASAN IBNU KHALDUN DAN HANS KELSEN

Ulfatul Ilmiyah, Subhan — Sen, 30 Jun 2025 00:00:00 +0700

This study examines the relationship between religion and state through the perspectives of two great figures from different civilizational backgrounds, namely Ibn Khaldun from the Islamic world and Hans Kelsen from the Western world. The object of study focuses on the role of religion in the legitimacy of power and state structure. The method used is library research with a comparative approach. Kelsen emphasized the importance of separating religion and state in order to maintain legal neutrality, while Ibn Khaldun saw religion as the moral foundation of the state. The analysis shows that despite their different approaches, both agree that the state functions to maintain order and justice. This finding shows that the thoughts of both figures are still relevant to be used as references in understanding and managing the relationship between religion and state in the modern era, especially in the context of a multicultural and democratic society that prioritizes the values of justice and inclusiveness.

ETIKA POLITIK DALAM TRADISI ISLAM DAN BARAT: PERBANDINGAN KONSEPTUAL ANTARA NASIRUDDIN TUSI DAN IMMANUEL KANT

Hopipah, Moh. Rosul — Sen, 30 Jun 2025 00:00:00 +0700

Penelitian ini merupakan studi komparatif dengan tujuan mengkaji pemikiran etika politik dua tokoh besar dari tradisi filsafat yang berbeda, yakni Nasiruddin Tusi dari peradaban Islam dan Immanuel Kant dari filsafat Barat. Dengan menggunakan metode studi pustaka, dengan menganalisis Nasiruddin Tusi: membangun sistem etika politik yang integratif antara moralitas individu dan struktur pemerintahan yang adil, berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan filsafat klasik. Immanuel Kant: etika politik berbasis prinsip imperatif kategoris dengan penekanan pada otonomi moral individu dan kebebasan. Perbedaan tersebut menghasilkan titik temu bahwa moralitas merupakan fondasi utama dalam praktik politik. Perbedaan mencolok terdapat pada pendekatan filosofisnya, di mana Tusi memadukan aspek teologis dan empiris dalam kerangka sosial-politik, sedangkan Kant mengusung pendekatan rasional-sekuler yang menekankan konsistensi moral individual. Temuan dari keduanya terletak pada tata kelola politik yang menjunjung tinggi etika, keadilan, dan integritas.

MEMBANGUN NEGARA IDEAL: DIALEKTIKA GAGASAN PLATO DAN AL-FARABI DALAM KONTEKS FILSAFAT POLITIK

Maisaroh, Muktafi — Sen, 30 Jun 2025 00:00:00 +0700

Penelitian ini membahas konsep negara ideal melalui studi komparatif antara Plato dari Yunani dan Al-Farabi dari dunia Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi Pustaka (Library research), dengan fokus pada karya utama The Republic dan Ara’ Ahl al-Madina al-Fadilah. Analisis menunjukkan bahwa Plato menekankan rasionalitas dan raja-filsuf sebagai pemimpin ideal, sedangkan Al-Farabi menggabungkan filsafat dan kenabian untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Keduanya menekankan pentingnya kepemimpinan bermoral dan negara yang berfungsi untuk kebaikan bersama. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pemikiran mereka masih relevan sebagai dasar normatif dalam merumuskan sistem pemerintahan yang adil, beradab, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Kata Kunci: Negara Ideal, Plato, Al-Farabi